Salah satu daya tarik kredit adalah uang muka alias down payment (DP) ringan. Coba saja lihat di jalan-jalan. Berapa banyak dealer yang menawarkan sepeda motor dengan DP miring.
Ada yang nulis, DP Rp 500 ribu bisa bawa pulang motor. Ada juga yang Rp 1 juta. Bahkan ada yang sampai mematok DP 0 persen!
Bayangkan, tanpa modal duit, bisa nunggangi motor pulang ke rumah. Yang penting, ngasih kartu tanda penduduk. Siapa yang gak ngiler?
Meski sangat menarik, sejatinya uang muka kredit motor 0 persen itu gak bener. Menurut Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aturan DP kendaraan yang berlaku adalah 5 persen dari harga total.
Jadi kalau ada yang ngasih DP 0 persen, patut dipertanyakan motifnya. Apa sekadar untuk menarik pembeli? Masalahnya, kalau aturan DP aja gak diikutin, gimana dengan aturan lainnya?
Misalnya soal fidusia. Setiap kredit seharusnya dilengkapi dengan perjanjian fidusia. Perjanjian ini gak membolehkan praktik debt collector asal rampas kendaraan yang kreditnya macet.
Karena itulah penting buat kita untuk memperhatikan segala aturan yang berlaku sebelum memutuskan kredit motor. Bahkan gak hanya kredit motor. Kredit yang lain juga mesti begitu.
Meski begitu, aturan DP 5 persen itu bisa saja berubah. Sebelumnya malah DP ditetapkan 20 persen. DP diturunkan pemerintah untuk menggiatkan daya beli masyarakat.
Nah, pada pertengahan 2016 ini, OJK berencana menurunkan DP kendaraan jadi 0 persen. Tapi bukan karena mengikuti langkah dealer-dealer yang ngasih persekot miring itu, lho.
Pemerintah mau menurunkan DP karena sama seperti sebelumnya, yaitu membangkitkan daya beli masyarakat. Diharapkan, dengan naiknya daya beli, roda perekonomian ikut naik pula.
Masalahnya, gak semua orang bisa memanfaatkan uang muka kredit motor 0 persen. Uang muka yang amat sangat miring sekali ini malah bisa membawa bencana. Lho kok bisa?
Seperti diketahui, DP itu hanyalah bagian dari harga motor. Makin kecil DP, berarti makin besar utang yang mesti dibayar lunas.
Umumnya, uang muka yang kecil juga berarti tenor alias masa cicilan yang makin panjang. Ini artinya, risiko terjadi kredit macet ke depannya lebih besar.
Misalnya begini. Anto beli motor seharga Rp 15 juta dengan DP 0 persen. Dihitung-hitung, dia mesti mencicil kendaraan itu Rp 1 jutaan per bulan sampai 2 tahun ke depan.
Tiba-tiba pada bulan keenam, Anto mengalami kecelakaan hebat. Kecelakaan itu membuatnya gak bisa lagi bekerja. Walhasil, gak ada lagi pemasukan.
Yang artinya, cicilan susah dilunasi. Apalagi Anto gak ikut asuransi, sehingga gak mendapat uang pertanggungan karena kecelakaan.
Lantaran situasi ini, Anto harus rela kehilangan motornya yang diambil pihak leasing. Sebab, dia gak mampu lagi melanjutkan cicilan.
Meski begitu, Anto masih punya pilihan yaitu over kredit. Namun proses ini gak sesimpel bayar uang muka kredit motor 0 persen.
Baik Anto, leasing, dan pihak yang mengambil tawaran over kredit itu mesti duduk bareng. Bila Anto memilih over kredit diam-diam, bisa-bisa malah sudah jatuh tertimpa tangga.
Begitulah. Aturan DP motor 0 persen itu bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa sangat menguntungkan masyarakat yang butuh motor tapi duit cekak.
Di sisi lain, masyarakat yang gak cermat bisa menanggung kerugian. Karena itulah diperlukan kecermatan sebelum kredit sepeda motor.
Jangan sampai hanya terpaku pada DP. Sebab, di belakangnya masih ada biaya lain yang gak kalah penting. Buat apa DP kecil kalau cicilannya segunung sehingga membebani keuangan tiap bulan.
Yang disarankan adalah memberikan DP semaksimal mungkin. Dengan begitu, tenor menjadi pendek dan cicilan lebih ringan. Risiko kredit macet pun bisa lebih dihindari, deh.
Yang terkait artikel ini:
Gimana Fidusia Melindungi Kasus Sulit Bayar Kredit Kendaraan Bermotor
Kadang, Besaran Cicilan Kredit Motor Murah Bisa Bikin Kita Terkecoh